Indonesia, negara besar yang kaya sumber daya alamnya, beragam suku bangsa dan bahasanya, dan kaya akan jumlah penduduknya, sampai ada istilah ‘Gemah Ripah Loh Jinawi’ yang artinya tenteram dan makmur serta sangat subur tanahnya. Sudah selayaknya dengan potensi yang begitu besar Indonesia sudah menjadi negara maju yang di segani di Asia, bahkan di Dunia. Tetapi ternyata realitanya Indonesia tetaplah Indonesia, negara yang selalu berkutat dengan masalah warisan para pendahulu kita, masalah yang tak pernah terselesaikan. Pengangguran, Kemiskinan, Kebanjiran, Kekeringan, ketidakmerataan pembangunan, korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dan segudang masalah klasik yang selalu menjadi awan gelap bagi negeri ini.
Yang terbaru yaitu masalah yang terjadi kawasan ibu kota jakarta, tepatnya di kampung pulo. Wacana pemerintah untuk mengatasi masalah kebanjiran dengan merelokasi pemukiman warga kampung pulo yang sudah mendiami bantaran kali ciliwung sejak puluhan tahun lalu, bahkan sebelum NKRi terbentuk, sebelum terciptanya UUD tentang kepemilikan tanah dan bangunan. Mereka di anggap penghuni ilegal karena mendiami wilayah tanpa bisa menunjukkan sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan. Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan Rusun di Jatinegara sebagai relokasi wilayah bantaran kali ciliwung yang akan di gusur nantinya, tetapi sebagian warga setempat malah menolak dengan berbagai alasan, pro dan kontrapun bermunculan, dan yang terbaru yakni kericuhan yang terjadi karena sebagian warga menolak untuk di relokasi.
Berbagai tanggapan mengalir dari masyarakat, sebagian menilai pemerintah sudah cukup tepat dengan membangun rusun Jatinegara yang akan di jadikan tempat relokasi bagi warga kp.pulo, sebagian masyarakat yang lain menganggap bahwa solusi dari pemerintah kurang serius,mengingat Mata pencaharian masyarakat akan menghilang jikalau kp.pulo di gusur, belum lagi biaya sewa, air serta listrik yang menambah beban bagi warga kp.pulo. pemerintah pun di nilai kurang serius menyelesaikan masalah yang terjadi di kp. Pulo.
Lain lagi halnya dengan investasi yang tengah di gandrungi masyarakat kelas menengah keatas dengan berinvestasi di perumahan /KPR. Terus melonjaknya nilai jual tanah menjadi lahan bisnis yang sangat menjanjikan. Permintaan akan perumahan tempat tinggal /KPR yang terus meningkat, bedampak terhadap makin gencarnya bukaan akan lahan baru, yang sejatinya sudah sangat jauh berkurang. Area hutan di tebang, rawa-rawa di timbun yang mengakibatkan hilangnya daerah resapan air yang memperburuk kondisi banjir ibu kota. Peran dari pemerintah sangat di harapkan dalam mengatasi masalah ini serta pemerintah harus segera membuat langkah strategis yang harus di lakukan untuk penyelamatan lingkungan hijau di ibu kota.
Pemerintah harusnya mulai berkaca dari negara-negara yang berhasil mengatasi masalah serupa di kp.pulo yaitu yang terjadi di Kerajaan Saudi Arabia baru-baru ini, seperti di lansir kompas.com sebuah crane yang roboh menimpa para jemaat yang sedang melaksanakan ibadah haji, akibatnya 107 orang di kabarkan meninggal dunia dan 238 orang di kabarkan terluka.
Penyelidikan pun segeri dilakukan oleh pihak pemerintah KSA, mereka dengan cepat tanggap segera mengevakuasi korban dan memberikan sejumlah uang santunan kepada para korban, seperti dilansir surat kabar setempat alriyadh, Santunan sebesar 1 juta riyal tidak hanya diberikan kepada korban wafat, namun juga pada korban yang cacat permanen. Sementara bantuan sebesar 500.000 riyal diberikan untuk setiap korban yang mengalami luka-luka. Sikap tegas juga di tunjukkan pemerintah KSA dengan pemutusan kerja sama dan membatalkan tender-tender selanjutnya serta melarang pihak perusahaan pembangun ‘Bin Laden Corporation’ untuk bepergian keluar negeri sampai penyelidikan selesai dilakukan.
Sudah selayaknya kita meniru terhadap apa yang sudah dilakukan oleh negara Kerajaan Saudii Arabia, penanganan serius terhadap masalah serupa, pengambilan kebijakan yang strategis serta peradilan hukum tegas dan sesuai perundang-undangan.
Sebagai calon arsitek harus berinovasi dan menuang gagasan untuk menciptakan bangunan yang menjadi solusi yang bersahabat bagi alam dan lingkungan, peran pemerintah juga sangat vital dalam hal ini, pengambilan kebijakan yang tepat serta peradilan hukum yang tegas bagi para pelanggar akan sangat membantu pelestarian lingkungan hijau di negeri ini, serta tidak tergoda keuntungan semata. Sekarang saatnya kita kembalikan Indonesia menjadi negeri “GEMAH RIPAH LOH JINAWI”.
E.J
